BCP-NEWS.com | Pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (18/11/2025), mendapatkan apresiasi positif dari kalangan praktisi hukum. Undang-undang baru yang direncanakan berlaku mulai 2 Januari 2026 ini dinilai sebagai terobosan penting untuk mereformasi sistem peradilan pidana Indonesia.
Dasep Rahman Hakim, SH., MH., Advokat dan Konsultan Hukum dari DRH & Partners, menyambut baik langkah legislatif tersebut. Ia menegaskan bahwa KUHAP baru ini merupakan penopang vital bagi implementasi KUHP yang telah disahkan sebelumnya.
“Dalam rapat paripurna, Ketua DPR RI menegaskan bahwa KUHAP baru ini akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026, bersamaan dengan berlakunya KUHP Tahun 2023. Ini adalah langkah yang tepat untuk menciptakan keselarasan dan kepastian hukum,” ujar Dasep, Rabu (19/11/2025).
14 Poin Perubahan Mendasar
DPR RI dan Pemerintah dikabarkan telah menyepakati setidaknya 14 poin substansi utama dalam revisi KUHAP. Perubahan ini dirancang untuk menyesuaikan hukum acara pidana dengan perkembangan zaman dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Berikut adalah 14 poin perubahan tersebut:
1. Penyesuaian dengan perkembangan hukum nasional dan internasional.
2. Penyesuaian nilai hukum acara pidana sesuai KUHP baru yang menekankan pendekatan restoratif, rehabilitatif, dan restitutif.
3. Penegasan prinsip diferensiasi fungsional antarpenegak hukum.
4. Perbaikan kewenangan dan penguatan koordinasi antarlembaga penegak hukum.
5. Penguatan hak tersangka, terdakwa, korban, dan saksi, termasuk perlindungan dari ancaman.
6. Penguatan peran advokat sebagai bagian integral sistem peradilan pidana.
7. Pengaturan mekanisme keadilan restoratif.
8. Perlindungan khusus bagi kelompok rentan.
9. Penguatan perlindungan penyandang disabilitas dalam seluruh tahap pemeriksaan.
10. Perbaikan pengaturan upaya paksa dengan memperkuat asas due process of law.
11. Pengenalan mekanisme hukum baru seperti pengakuan bersalah dan penundaan penuntutan korporasi.
12. Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi.
13. Pengaturan hak kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi korban.
14. Modernisasi hukum acara pidana untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, transparan, dan akuntabel.
Penguatan Signifikan Peran Advokat
Menyoroti poin-poin perubahan tersebut, Dasep Rahman Hakim secara khusus menggarisbawahi penguatan signifikan terhadap peran advokat dalam sistem peradilan pidana.
“Perubahan dasar yang diusung KUHAP baru menunjukkan penguatan yang sangat berarti. Advokat memperoleh ruang gerak yang jauh lebih luas, tidak hanya dalam pendampingan tersangka atau terdakwa, tetapi juga dalam akses informasi, mekanisme kontrol terhadap tindakan paksa, pengajuan penangguhan penahanan, hingga ke forum Hakim Pemeriksa Pendahuluan,” paparnya.
Ia menambahkan bahwa penguatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum modern seperti due process of law, equality of arms, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).
“Dengan demikian, KUHAP baru ini diharapkan dapat menciptakan equilibrium atau keseimbangan yang lebih baik antara kewenangan aparat penegak hukum dan perlindungan hak-hak warga negara. Pada ujungnya, hal ini akan meningkatkan kualitas peradilan dan kepercayaan publik,” pungkas Dasep.
Keberlakuan KUHAP baru bersama dengan KUHP pada awal 2026 dinilai akan membawa angin segar dan kepastian hukum yang lebih baik bagi seluruh pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
Najib/A Chandra
Posting Komentar