BCP-NEWS.com | Jelang penertiban yang dijadwalkan pada 11 November mendatang, jajaran pemerintah bersama TNI dan Polri melakukan pendekatan humanis kepada para pedagang di kawasan Bomero Citywalk, Kelurahan Solokpandan, Kamis (6/11/2025).
Kegiatan koordinasi dan sosialisasi ini dipimpin langsung oleh Kasatpol PP dan Damkar Kabupaten Cianjur, Djoko Purnomo. Turut hadir dalam rombongan Kapolsek Cianjur, Camat Cianjur, perwakilan Denpom, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta para RT dan RW setempat.
Djoko dalam keterangannya menyampaikan bahwa pihaknya telah mengeluarkan Surat Peringatan Ketiga (SP3) sebagai tahap akhir sebelum eksekusi penertiban.
“Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan tahapan yang sudah kita tentukan dari jauh-jauh hari. Kita hari ini memberikan SP3, di mana SP3 ini adalah tahapan terakhir sebelum kita melaksanakan tahapan eksekusi,” ujar Djoko.
Namun, penertiban kali ini diwarnai dengan pendekatan yang berbeda. Pemerintah daerah menghadirkan intervensi kebijakan berupa bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk meringankan beban pedagang yang akan direlokasi.
“Yang mudah-mudahan dengan salah satu intervensi kebijakan, jadi salah satunya intervensi kebijakan adalah dengan adanya dukungan dari Baznas, di mana para donatur ingin berkontribusi kepada pedagang yang hari ini kita akan coba pindahkan, mudah-mudahan sedikit membantu,” jelasnya.
Djoko mengakui bahwa tidak semua pedagang menerima rencana relokasi ini. Beberapa pedagang, melalui DPRD Kabupaten Cianjur, telah menyampaikan aspirasi penolakannya, salah satunya kekhawatiran lokasi pasar baru (Pasar Jebrod) yang dianggap sepi pengunjung.
Menanggapi hal ini, Djoko menegaskan komitmen pemerintah untuk terus membangun solusi. Selain bantuan logistik dari Baznas, langkah lain yang disiapkan adalah dengan menggerakkan perangkat daerah (OPD) untuk berbelanja di pasar Jebrod tersebut.
“Kami tetap intervensi kebijakan dengan menggilir para OPD untuk belanja/membeli. Jadi setelah kita sampaikan, mereka menerima bantuan yang diberikan, namun ada juga yang tidak menerima,” tuturnya.
Ia juga menampik tudingan bahwa bantuan yang diberikan merupakan bentuk ‘pesongan’ agar pedagang diam. Djoko menegaskan bahwa bantuan murni merupakan wujud kepedulian dan langkah persuasif.
“Mereka sudah menyampaikan aspirasinya melalui anggota DPRD. Takutnya mereka tuh berpikir ini disogok. Kami tidak bisa seperti itu, jadi itu intervensi kebijakan ada dukungan logistik dari Baznas,” tegas Djoko.
Meski menghargai aspirasi yang disampaikan ke DPRD, Joko menegaskan bahwa tugasnya adalah melaksanakan kebijakan yang ada.
“Kami sifatnya tunduk dan patuh terhadap ketentuan dan kebijakan yang ada. Hari ini kita belum ada perintah, kemudian juga solusi-solusi terus kita bangun,” pungkasnya.
Dengan pendekatan yang melibatkan berbagai pihak dan ditawarkannya bantuan, pemerintah berharap proses relokasi pada 11 November nanti dapat berjalan lancar dan diterima dengan baik oleh seluruh pedagang.
AS/A Chandra
إرسال تعليق