Lokasi Pembangunan Yang dihentikan paksa

BCP-NEWS.com | Pemerintah Desa (Pemdes) Munjul, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, menyatakan kebingungan atas dihentikannya secara paksa pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Penghentian proyek yang merupakan bagian dari Program Strategis Nasional ini justru datang dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur melalui Kabid Aset.

Keadaan itu terungkap saat tim BCP-NEWS.com mengunjungi lokasi pembangunan, Jumat (7/11/2025). Proyek yang semula berjalan lancar, kini terhenti tanpa kejelasan. Bekas galian tanah dan tumpukan material bangunan teronggok mangkrak, menjadi penanda atas kebijakan yang memutus nadi pembangunan desa.

Kepala Desa (Kades) Munjul, Yoyo Kuswoyo, mengaku terjepit di antara dua kepentingan. Saat ditemui di lokasi, ia menuturkan kebingungannya timbul setelah Kabid Aset Pemkab Cianjur turun langsung ke lokasi dan memerintahkan penghentian paksa pekerjaan.

"Saya jadi kebingungan setelah hadirnya Kabid aset turun ke lokasi memberhentikan pekerjaan yang sedang berlangsung," ujar Yoyo, dengan raut wajah yang tampak berat.

Dampak penghentian sepihak ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi telah merembet ke masalah sosial. Yoyo mengeluhkan beredarnya informasi yang memicu opini negatif di tengah masyarakat. Beredar kabar bahwa Karang Taruna dan sejumlah warga berencana mendatangi kantor desa untuk menyampaikan protes.

Keluhan warga pun berganda. Bukan hanya pada dihentikannya pembangunan koperasi, tetapi juga pada klaim Pemkab Cianjur yang akan mengambil kembali sisa lahan. Lahan yang selama dua tahun lebih telah digunakan warga untuk berbagai kegiatan kemasyarakatan itu tiba-tiba hendak diklaim.

Yang ironis, menurut penuturan sejumlah warga yang dikutip Kades, alasan Kabid Aset adalah karena tanah tersebut merupakan lahan produktif. Alasan ini dipertanyakan, mengingat proyek koperasi ini merupakan amanat Program Strategis Nasional yang harus segera dilaksanakan melalui Inpres No. 17 Tahun 2025.

"Yang ironisnya alasan dari Kabid bahwa tanah tersebut lahan produktif. Sedangkan beberapa amanat terkait program strategis nasional harus segera dilaksanakan. Kalo emang itu lahan produktif, kenapa hanya sebagian saja yang mau diambil alih kembali oleh Pemkab Cianjur?" ucap Yoyo menyampaikan keluh warga.

Situasi ini membuat Yoyo merasa menjadi korban dari program yang seharusnya membawa kemajuan. Alih-alih mendapat apresiasi, ia justru menjadi sasaran hujatan warganya sendiri akibat kebijakan yang diambil oleh level pemerintah di atasnya.

Hingga berita ini diturunkan, masih menjadi pertanyaan apakah tindakan Kabid Aset tersebut merupakan instruksi dari atasan langsung atau kebijakan sepihak. Upaya tim BCP-NEWS.com untuk mendapatkan konfirmasi dari Pemerintah Kabupaten Cianjur perihal langkah kontroversial ini belum mendapat tanggapan.

Penghentian paksa proyek strategis nasional ini berpotensi memicu ketegangan sosial dan menimbulkan tanda tanya besar mengenai koordinasi dan keselarasan program antara pemerintah desa dan kabupaten. Masyarakat Munjul kini menunggu kejelasan dan solusi konkret dari Pemkab Cianjur untuk menyelesaikan kebuntuan yang justru menghambat pembangunan di level akar rumput.

AS/A Chandra

BCP-NEWS.com | Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kecamatan Campaka resmi ditutup dengan penuh semangat kebersamaan. Upacara penutupan berlangsung di Lapangan Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kamis (6/11/2025), dan dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Cianjur Abi Ramzi, Danrem 061/Suryakancana, serta jajaran Forkopimda dan Forkopimcam Campaka.

Dalam sambutannya, Danrem 061/Suryakancana menegaskan bahwa program TMMD bukan hanya kegiatan fisik semata, tetapi juga simbol kuat kemanunggalan antara TNI dan rakyat.

“Melalui TMMD, TNI tidak hanya menjaga pertahanan, tetapi juga turut mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Inilah bukti nyata pengabdian TNI untuk rakyat,” ujarnya.

Setelah upacara, para pejabat meninjau langsung hasil pembangunan TMMD, meliputi pembangunan jalan beton, masjid, pos kamling, serta penyerahan kunci rumah tidak layak huni (Rutilahu) kepada warga penerima manfaat.

Wakil Bupati Abi Ramzi menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sinergi yang terjalin antara TNI, Pemkab Cianjur, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan desa.

“Program TMMD ini menjadi bukti nyata kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga desa,” ungkapnya.

Kegiatan TMMD diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus bergotong royong, menjaga persatuan, serta berkontribusi dalam pembangunan daerah.

“Sinergi antara TNI dan pemerintah daerah adalah kekuatan besar yang mampu menggerakkan perubahan dari desa,” tambah Danrem.

Dengan berakhirnya TMMD di Campaka, diharapkan hasil pembangunan dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat, meningkatkan aksesibilitas, serta memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun Cianjur yang lebih maju dan sejahtera.

Reporter: Nu

BCP-NEWS.com | Jelang penertiban yang dijadwalkan pada 11 November mendatang, jajaran pemerintah bersama TNI dan Polri melakukan pendekatan humanis kepada para pedagang di kawasan Bomero Citywalk, Kelurahan Solokpandan, Kamis (6/11/2025).

Kegiatan koordinasi dan sosialisasi ini dipimpin langsung oleh Kasatpol PP dan Damkar Kabupaten Cianjur, Djoko Purnomo. Turut hadir dalam rombongan Kapolsek Cianjur, Camat Cianjur, perwakilan Denpom, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta para RT dan RW setempat.

Djoko dalam keterangannya menyampaikan bahwa pihaknya telah mengeluarkan Surat Peringatan Ketiga (SP3) sebagai tahap akhir sebelum eksekusi penertiban.

“Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan tahapan yang sudah kita tentukan dari jauh-jauh hari. Kita hari ini memberikan SP3, di mana SP3 ini adalah tahapan terakhir sebelum kita melaksanakan tahapan eksekusi,” ujar Djoko.

Namun, penertiban kali ini diwarnai dengan pendekatan yang berbeda. Pemerintah daerah menghadirkan intervensi kebijakan berupa bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk meringankan beban pedagang yang akan direlokasi.

“Yang mudah-mudahan dengan salah satu intervensi kebijakan, jadi salah satunya intervensi kebijakan adalah dengan adanya dukungan dari Baznas, di mana para donatur ingin berkontribusi kepada pedagang yang hari ini kita akan coba pindahkan, mudah-mudahan sedikit membantu,” jelasnya.

Djoko mengakui bahwa tidak semua pedagang menerima rencana relokasi ini. Beberapa pedagang, melalui DPRD Kabupaten Cianjur, telah menyampaikan aspirasi penolakannya, salah satunya kekhawatiran lokasi pasar baru (Pasar Jebrod) yang dianggap sepi pengunjung.

Menanggapi hal ini, Djoko menegaskan komitmen pemerintah untuk terus membangun solusi. Selain bantuan logistik dari Baznas, langkah lain yang disiapkan adalah dengan menggerakkan perangkat daerah (OPD) untuk berbelanja di pasar Jebrod tersebut.

“Kami tetap intervensi kebijakan dengan menggilir para OPD untuk belanja/membeli. Jadi setelah kita sampaikan, mereka menerima bantuan yang diberikan, namun ada juga yang tidak menerima,” tuturnya.

Ia juga menampik tudingan bahwa bantuan yang diberikan merupakan bentuk ‘pesongan’ agar pedagang diam. Djoko menegaskan bahwa bantuan murni merupakan wujud kepedulian dan langkah persuasif.

“Mereka sudah menyampaikan aspirasinya melalui anggota DPRD. Takutnya mereka tuh berpikir ini disogok. Kami tidak bisa seperti itu, jadi itu intervensi kebijakan ada dukungan logistik dari Baznas,” tegas Djoko.

Meski menghargai aspirasi yang disampaikan ke DPRD, Joko menegaskan bahwa tugasnya adalah melaksanakan kebijakan yang ada.

“Kami sifatnya tunduk dan patuh terhadap ketentuan dan kebijakan yang ada. Hari ini kita belum ada perintah, kemudian juga solusi-solusi terus kita bangun,” pungkasnya.

Dengan pendekatan yang melibatkan berbagai pihak dan ditawarkannya bantuan, pemerintah berharap proses relokasi pada 11 November nanti dapat berjalan lancar dan diterima dengan baik oleh seluruh pedagang.

AS/A Chandra